Pada Tahun 2026, Provinsi Kalimantan Barat Genap Berusia 69 tahun sejak dideklarasikan pada tahun 1957, Provinsi yang kaya akan sumber daya alam seperti kayu olahan hasil hutan, bauksit dan nikel ini memiliki luas wilayah sekitar 147.307 kilometer persegi. Angka ini setara dengan kurang lebih 1,13 kali luas Pulau Jawa dan menempatkan Kalimantan Barat sebagai provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah Papua dan Kalimantan Tengah. Provinsi ini memiliki garis pantai yang panjang serta wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan Negara Jiran Malaysia dengan pintu perbatasan resmi di Entikong Kabupaten Sanggau, Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan terdiri dari 14 Kabupaten Kota dan pernah dipimpin oleh 12 Pejabat Gubernur sejak 1957 sampai tahun 2026
Penulis sendiri sudah hidup dan tinggal di Provinsi Kalimantan Barat selama 42 tahun dilahirkan di Ibukota Pontianak dan menghabiskan masa kecil di Pesisir Pantai Kabupaten Ketapang. Pernah merantau Ke Sukadana di Kabupaten Kayomg Kayong Utara untuk mencoba peruntungan bekerja, pernah menjadi sales officer bank di kecamatan sungai raya daerah Parit Baru Kabupaten Kubu Raya , pernah menjelajahi daratan Landak, Mempawah, Bengkayang, Singkawang, Sambas, menelusuri Bukit Kelam di Sintang dan Bertualang di Pulau Ebi Putussibau setelah melewati jalan berkilometer di Kedamin
Sehingga hampir 14 Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat sudah penulis jelajahi ,dari pantai selatan yang penuh ikan segar di kepulauan karimata hingga pantai utara yang penuh hamparan pasir panjang dan penyu berusia langka.
Dari padang rumput di lembah perbukitan Kabupaten Sanggau sampai derasnya air terjun di Landak dan Puttusibau sudah pernah penulis rasakan, tapi terkait dengan perjalanan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat diusia 69 tahun ini, penulis tertarik tentang tulisan dari Dosen Senior Rosadi Jamani dalam kolom facebooknya yang penulis kutip secara utuh sebagai berikut :
Hari Ini Kalbar Ulang Tahun, Belum Ada Tercatat Gubernur dan Wakilnya Kena Pidana Korups
Provinsi Kalimantan Barat dijuluki negeri seribu sungai. Pada 28 Januari 2026 kembali merayakan ulang tahunnya yang ke-69 dengan tema panjang dan optimistis: “Bergerak Maju Bersama Membangun Kalimantan Barat Sejahtera.” Tema yang selalu terdengar seperti janji kampanye baru dicetak, rapi, wangi tinta, siap difoto. Padahal Kalbar, sejak lahirnya, sudah “sejahtera” dengan caranya sendiri. Tanah subur, sungai panjang, hutan lebat, dan sejarah yang tak pernah benar-benar ramah pada manusia.
Provinsi ini lahir dari UU No. 25 Tahun 1956, efektif 1 Januari 1957, tapi baru benar-benar bernapas pada 28 Januari 1957, saat pemerintahan lengkap terbentuk. Sebelumnya, Kalbar adalah wilayah tua yang terlalu sering ganti wajah kekuasaan. Dari Kerajaan Tanjungpura, Sambas, Mempawah, Pontianak, Landak, Sanggau, Tayan, Sintang, Kubu, Matan, hingga total 13 kerajaan, lalu disatukan paksa oleh kolonial Belanda sebagai Residentie Westerafdeeling van Borneo dengan Pontianak sebagai ibu kota. Pasca-kemerdekaan, sempat menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat di era RIS, dibubarkan tahun 1950, lalu Kalimantan dipotong menjadi tiga provinsi. Pulau raksasa itu dibagi seperti kue ulang tahun: bukan karena adil, tapi karena terlalu besar untuk diurus dengan sabar.
Panggung kepemimpinan Kalbar pun panjang. Dari masa transisi Adji Pangeran Afloes (1957–1958) dan Djenal Asikin Judadibrata (1958–1960)—dua figur pengasuh bayi provinsi—hingga Oevaang Oeray (1960–1966), gubernur definitif pertama, Dayak, pendiri Partai Persatuan Dayak. Ini membuktikan bahwa politik tidak selalu lahir dari gedung megah. Kadang ia tumbuh dari hutan dan luka sejarah. Setelah itu, Orde Baru mengambil alih: Soemadi, Kadarusno, Soedjiman (dua periode), Parjoko Suryokusumo, Aspar Aswin (dua periode), semuanya dari ABRI. Zaman ketika seragam hijau lebih dipercaya dari suara rakyat.
Reformasi datang membawa udara baru. Usman Ja’far (2003–2008), lalu Cornelis dua periode (2008–2018), gubernur terlama era demokrasi langsung. Disusul Sutarmidji (2018–2023), Harisson Azroi sebagai penjabat (2023–2025), dan kini Ria Norsan–Krisantus Kurniawan (2025–2030) yang dilantik Presiden Prabowo. Banyak aktor, banyak gaya, satu panggung bernama Kalbar. Menariknya, hingga hari ini belum ada gubernur maupun wakil gubernur Kalbar yang ditangkap karena korupsi. Sebuah catatan sunyi di tengah tradisi nasional yang akrab dengan rompi oranye, bukan untuk disombongkan, tapi cukup dijadikan standar bahwa kekuasaan tak selalu harus berakhir di ruang sidang.
Namun sejarah Kalbar tidak steril. Ia berdarah. Peristiwa Mandor 1943–1944 mencatat 21.037 jiwa dibantai Jepang, termasuk Sultan Pontianak dan elite, serta kaum intelektual. Mandor kini menjadi Hari Berkabung Daerah, pengingat bahwa provinsi ini pernah lahir dari liang kubur. Lalu PGRS/Paraku dan Mangkuk Merah 1967–1968, ketika operasi militer bercampur konflik etnis, menelan 1.000–5.000 korban Tionghoa. Disusul konflik Dayak–Madura 1996–1997 dan Sambas 1999, ratusan tewas, puluhan ribu mengungsi. Kalbar belajar dengan cara paling mahal bahwa perbedaan, bila dibiarkan tanpa keadilan, selalu mencari darah sebagai jawaban.
Justru karena pernah berdarah itulah Kalbar memilih jalan yang tidak heroik tapi paling sulit, merawat harmoni. Luka sejarah tidak ditutup dengan spanduk persatuan, melainkan dengan dialog adat, rekonsiliasi budaya, dan kesadaran kolektif bahwa perbedaan bukan musuh, melainkan takdir geografis. Upaya sunyi itu akhirnya berbuah. Tahun 2025, Kalbar meraih Harmony Award tingkat nasional. Ini pengakuan bahwa daerah yang pernah koyak oleh kekerasan justru mampu menjadikan damai sebagai kebijakan, bukan sekadar slogan.
Secara administratif, Kalbar ikut berubah. Dari enam kabupaten dan satu kotamadya di era Orde Baru, menjadi 12 kabupaten dan dua kota pascareformasi: Bengkayang, Landak, Melawi, Sekadau, Kayong Utara, Kubu Raya, Mempawah, Sambas, Sanggau, Ketapang, Kapuas Hulu, plus Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Luas wilayah 147.307 km², besar, kaya, dan selalu terasa belum selesai. Moratorium pemekaran sejak 2014 membuat mimpi kabupaten baru menggantung seperti proposal yang tak kunjung diteken.
Secara geografis, Kalbar adalah paradoks yang memesona. Dilintasi Khatulistiwa, basah, panas, lembap, dengan Sungai Kapuas 1.143 km, Danau Sentarum 117.500 ha, dan mangrove ratusan ribu hektare. Potensi sumber dayanya melimpah. Sawit penyumbang utama PDRB, bauksit dan emas di perut bumi, arwana super red yang mendunia. Budaya Dayak Melayu Tionghoa yang memukau, hingga energi sungai yang belum sepenuhnya disentuh. Tantangan seperti karhutla awal 2026 atau deforestasi datang silih berganti, tapi PDRB tetap tumbuh 5–6%. Angka yang tampak optimistis di atas kertas, meski di lapangan sering terasa getir.
Kalbar bukan provinsi biasa. Ia adalah epik panjang tentang tanah yang terlalu kaya untuk dibiarkan tenang, terlalu beragam untuk diperlakukan seragam. Dari sejarah berdarah, ia belajar menjaga damai. Dari kekuasaan panjang, ia belajar menahan diri. Dirgahayu ke-69 Kalimantan Barat. Teruslah bergerak maju, dengan ingatan yang utuh, agar masa depan tidak lagi harus dibayar dengan darah.
Sumber; Rosadi Jamani disarikan kembali oleh Rahmat Gunawijaya pada 28 Januari 2026
